DPC LAKI Bandung Barat Laporkan Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan di Lembang ke Kajari Bandung

KBB, BANGBARA.COM - Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Anti Korupsi Indonesia Kabupati Bandung Barat (DPC LAKI KBB) melakukan pelaporan ke Kejaksaan Negeri RI (Kajari) Bandung, terkait dugaan korupsi peningkatan jalan yang berada di Lembang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC LAKI KBB Gunawan Rasyid (Guras) yang mengakui telah melakukan penelurusan secara langsung ke lokasi terkait pembangunan yang dianggap carut marut itu.

"Hari ini selain kami ingin bersilaturrahmi dengan Kajari, dan yang kedua kami lakukan pelaporan ada kasus dugaan penyelewan dari peningkatan jalan yang berada di Lembang" papar Guras panggilan akrabnya, di Kejari Bandung, Senin, 18 September 2023.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Gemini pada 19 September 2023: Adanya Peningkatan dalam Berbagai Aspek Kehidupan Anda

Pertama, saya mendapatkan masukan dari lapangan terkait jalan yang baru saja beberapa hari di cor sudah rusak retak-retak, dan patah.

Dugaan jalan yang dimaksud itu adalah arah jalan Langensari sampai Dago Madu, yang telah dilakukan penyelidikan dan investigasi secara langsung ke Lapangan.

"Kami langsung mendapatkan keluhan juga dari warga Mekarwangi yang menerima manfaat, merasa tidak puas dengan hasil proyek itu, dan saya juga sudah bertanya hal ini ke salah satu pelaksana bahwa itu sudah diperbaiki katanya, tapi setelah kami cek di lapangan ternyata belum ada perbaikan," ungkapnya.

DPC LSM LAKI Bandung Barat saat melakukan pelaporan ke Kejari Bandung terkait dugaan korupsi di KBB (Foto: Addien Bangbara)

Baca Juga: Telkom Beberkan Soal Gugatan Bachtiar Rosyidi yang Dinilai Mengada-ada, Ini Keterangan Lengkapnya

Guras juga menyebutkan bahwa perihal laporan ini hanya sebagai pembelajaran, karena ini hanya bentuk patut diduga ada penyelewengan, tapi kalau dalam peyelidikan kejaksaan tidak terbukti, ya mudah-mudahan seperti itu dan aman.

"Tapi tugas kami hanya memposisikan kasus ini harus terang benderang sehingga masyarakat harus jelas posisinya bagaimana kalau emang bisa diperbaiki, ya harus diperbaiki, namun jika ada temuan hukum harus segera di proses" katanya.

Selain itu, menurut pantauannya selama ini, ada beberapa hal yang akan dikaji, diantaranya juga dengan kondisi devisit anggaran ini sumber masalah dari mana? apakah PAD yang tidak target, atau nomentatur anggaran yang dipindahkan pos-posnya yang akan menjadi target untuk kajian hal ini.